Home Nasional Pancasila Tolak Ukur dan Indikator Berbagai Produk Hukum Nasional

Pancasila Tolak Ukur dan Indikator Berbagai Produk Hukum Nasional

0

Paliwara.id, JAKARTA – Pancasila menjadi tolak ukur dan indikator dalam berbagai produk hukum nasional. Menurut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Pancasila telah disepakati sebagai perjanjian luhur para pendiri bangsa dalam menyatukan Negara Indonesia yang majemuk ini.

“Tidak bisa memahami eksistensi dan kedudukan hukum Pancasila dalam sistem hukum bangsa Indonesia, tanpa mempelajari sejarahnya,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) dalam Webinar III pra Kongres IV PA GMNI ‘Revitalisasi Hukum Berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika’ di Jakarta, Jumat (30/4/2021) lalu.

Ia mengingatkan kembali sejarah Pancasila sejak Sidang BPUPKI Mei-Juni 1945. Kelahiran Pancasila tak lepas dari Pidato Sukarno 1 Juni 1945 hingga terbentuknya Panitia 8 sampai dengan Panitia 9 hingga PPKI dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi. 

Kemudian benang merah antara Dekrit Presiden RI Sukarno, 5 Juli 1959 sampai kemudian Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Keppres 24 Nomor 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. 

Dekrit Presiden Sukarno merupakan sumber hukum memberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUD Sementara 1950. Keputusan ini dibuat akibat terjadi kebuntuan antara kelompok nasionalis dan agama dalam menentukan konstitusi negara. 

Ketika itu terjadi keinginan amat kuat dari sebagian kelompok yang menginginkan Indonesia sebagai negara agama. 

Basarah menilai dari substansi hukum Dekrit 5 Juli 1959 antara konsideran menimbang dan diktum putusan jelas ada kesinambungan sebagai upaya menyelamatkan rakyat dan bangsa dengan kembali ke UUD 1945.

Pancasila sambungnya, secara jelas dinyatakan dalam pasal 2 undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Tapi di sisi lain, dalam praktek pembuatan peraturan perundang-undangan, masih banyak yang belum mencantumkan Pancasila sebagai falsafah dan sumber hukum.
Ia mencontohkan, ada 265 undang undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2003-2020, dari seluruhnya 706 perkara. 

Kemudian Kemendagri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi, kemudahan berusaha dan memperpanjang jalur birokrasi. 

Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) Prof Jamal Wiwoho menegaskan Pancasila harus menjadi tolak ukur kualitas produk legislasi.

Baik dari kalangan legislatif, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar sebuah peraturan perundang undangan.

Jamal Wiwoho mengusulkan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diposisikan sebagai lembaga kontrol dengan tugas menilai dan mencegah terjadi ketidaksesuaian antara regulasi di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila.

Lembaga ini sekaligus mengharmonisasi semua regulasi dalam arti mengharmonisasi rancangan undang-undang (RUU) sebelum menjadi undang-undang, agar tetap sesuai dengan koridornya yaitu nilai-nilai Pancasila.

“Sebaiknya BPIP juga memiliki legal standing mengajukan hak judicial review ke MK dan MA,” tambahnya.

Sementara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkum HAM RI, Prof Dr HR Benny Riyanto menambahkan, Pancasila diletakkan sebagai acuan utama dalam melakukan filter regulasi.

Pembangunan hukum itu adalah fondasi dalam pembangunan nasional sehingga perlu adanya evaluasi atau review atas berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penataan regulasi menjadi prioritas kerja Pemerintah Indonesia.

“Tujuan penataan regulasi agar kondisi perundangan-undangan yang saat ini hiperregulasi, disharmoni, multi-interpretasi, tidak efektif, biaya tinggi, dan kurang berjiwa Pancasila menjadi lebih simplifikasi, harmonis, jelas, lugas, efektif, dan efisien sesuai dengan Pancasila,” tutur Benny Riyanto. 

Hakim Mahkamah Konstitusi Prof Dr Arief Hidayat mengingatkan, bahwa Pancasila dari zaman ke zaman selalu menghadapi tantangan untuk memindahkan dari level filosofi ke level operasional-implementatif. 

Karena itu, patut diupayakan agenda aktualisasi dan penyadaran kembali nilai-nilai Pancasila dengan cara kekinian.

“Aktualisasi dan penyadaran nilai Pancasila saat ini bisa dimulai dengan membentuk influencer-influencer generasi muda yang benar-benar paham Pancasila dan bisa menyalurkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konten-konten media sosial bisa diisi dengan sebanyak mungkin nilai-nilai Pancasila,” tuturnya.

Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan menuju Kongres IV PA GMNI di Bandung, Juni 2021 mendatang. 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here